Seusai kunjungannya ke Damaskus dan bertemu dengan pemerintah baru Suriah, utusan PBB untuk negara itu mengatakan bahwa Suriah memerlukan “transisi politik yang kredibel, inklusif dan mencakup seluruh lapisan masyarakat dan partai-partai Suriah.”

Geir Pedersen, Rabu (18/12) mengatakan bahwa proses itu harus berlangsung di bawah resolusi PBB yang diadopsi tahun 2015 untuk membantu merundingkan solusi politik antara pemerintahan Presiden Bashar Assad yang telah digulingkan dan oposisi.

“Ada banyak harapan yang dapat kita lihat sekarang mengenai dimulainya Suriah baru, Suriah baru yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan 2254,” kata Pedersen.

Belum jelas apakah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok pemberontak utama yang kini memegang kendali di Suriah, akan melanjutkan proses tersebut.

Kelompok itu telah membentuk pemerintahan sementara yang terdiri dari para anggota “pemerintahan penyel...